-

Hukum Kebiasaan (Adat): Hukum yang Berlaku Berdasarkan Kebiasaan Hidup dan Dihormati dalam Masyarakat
wxgchy.com, 13 MEI 2025Penulis: Riyan WicaksonoEditor: Muhammad KadafiTim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88 Hukum kebiasaan, atau sering disebut sebagai hukum adat, adalah seperangkat aturan yang lahir, tumbuh, dan dihormati dalam suatu masyarakat karena kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hukum ini tidak tertulis secara formal seperti undang-undang, melainkan hidup dalam praktik sehari-hari, nilai-nilai budaya, dan… Continue Reading →
-

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Analisis Mendalam dan Perkembangan Terkini
wxgchy.com, 12 MEI 2025Penulis: Riyan WicaksonoEditor: Muhammad KadafiTim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan landasan hukum utama yang mengatur administrasi perpajakan di Indonesia. Pertama kali disahkan melalui UU Nomor 6 Tahun 1983, UU KUP telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi, kebutuhan negara,… Continue Reading →
-

Hukum Indonesia tentang Ketetapan MPR (TAP MPR): Sejarah, Kedudukan, dan Status Hukum
wxgchy.com, 11 MEI 2025Penulis: Riyan WicaksonoEditor: Muhammad KadafiTim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) merupakan salah satu produk hukum yang memiliki peran penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, TAP MPR menjadi alat utama MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk menetapkan kebijakan negara, termasuk Garis-Garis Besar… Continue Reading →
-

KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen: Landasan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
wxgchy.com, 09 MEI 2025Penulis: Riyan WicaksonoEditor: Muhammad KadafiTim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88 Di Indonesia, perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dua landasan hukum utama yang mengatur hubungan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen… Continue Reading →




