Jakarta, 16 November 2026 – Polri menegaskan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjalan tanpa perlakuan istimewa. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikannya di Mabes Polri pada Selasa (10/11/2026), seusai pemecatan Irjen Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jadwal sidang Listyo belum diumumkan.
Apa yang Dikatakan Polri soal Sidang Etik Listyo Sigit?

Isir menjawab pertanyaan wartawan tentang mekanisme sidang etik bagi Listyo, yang masih berstatus perwira tinggi bintang empat aktif. Menurut Okezone, ia menyebut Polri punya sistem dan prosedur yang berlaku sama bagi siapa pun terduga pelanggar.
Isir juga menegaskan, “tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas.”
Susunan majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang akan menyidangkan Listyo ditentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Isir mencontohkan sidang Ahrie Sonta. Karena Ahrie berpangkat inspektur jenderal atau bintang dua, majelisnya dipimpin perwira bintang tiga. Pola serupa disebut akan menjadi acuan untuk Listyo, sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagaimana Kasus Ini Bermula?

Pada Selasa (3/11/2026), Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut perkaranya mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Tempo melaporkan target penyadapan mencakup nomor telepon Presiden, pejabat negara, dan tokoh politik.
Menurut VOI, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ancaman maksimalnya masing-masing 10 tahun, 6 tahun, dan 8 tahun penjara. Pasal 258 berasal dari KUHP baru yang berlaku sejak awal 2026, sedangkan Pasal 32 ayat (1) berada dalam ketentuan pidana UU ITE.
Ketiganya ditahan di Rutan Mako Brimob. Di rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Suyudi menyebut Listyo diduga memberi perintah dan menentukan target secara lisan atau lewat WhatsApp, menurut Radar Banjarmasin. Semua itu masih berstatus dugaan. Listyo belum dinyatakan bersalah, dan Tempo menyebut sudah meminta konfirmasi kepadanya.
Apa yang Sudah Terjadi di Sidang Etik Lain?

Sidang KKEP pertama menyasar Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Menurut JawaPos, sidang berlangsung sekitar sebelas jam, dari pukul 09.00 WIB sampai sekitar pukul 20.00 WIB.
Majelis menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ahrie menyatakan banding, dan menurut Isir bandingnya akan diperiksa komisi tingkat banding.
Giliran berikutnya Irjen Eko Hadi Santoso. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidangnya dijadwalkan Selasa (17/11/2026) di Mabes Polri. CNN Indonesia melaporkan komisi dipimpin Komjen Hendro Pandowo, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua.
Kronologi Singkat
| Tanggal | Peristiwa | Sumber |
| 3 November 2026 | Bareskrim menetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sebagai tersangka | Tempo, VOI |
| 10 November 2026 | Ahrie Sonta dijatuhi PTDH dan menyatakan banding | JawaPos |
| 10 November 2026 | Isir: tidak ada perlakuan istimewa untuk Listyo | Okezone, detikcom |
| 12 November 2026 | Kapolri menjelaskan dugaan peran Listyo di Komisi III DPR | Radar Banjarmasin |
| 17 November 2026 | Sidang KKEP Eko Hadi Santoso dijadwalkan | CNN Indonesia, IDN Times |
Siapa yang Memimpin Sidang Listyo Sigit?
Sampai Senin (16/11/2026), tanggal dan susunan majelis sidang etik Listyo belum diumumkan resmi, menurut VOI. Isir sebelumnya hanya menyebut jadwalnya “minggu depan”, dan pemeriksaan terhadap para terduga pelanggar masih berjalan.
Soal komposisi majelis ini sudah mengundang komentar politik. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menyatakan pada Senin (16/11/2026) bahwa majelis harus mengikuti prinsip hierarki kepangkatan. Menurut rilis Fraksi PKB, jika ketua majelis berpangkat lebih rendah dari terduga pelanggar, legitimasinya bisa dipersoalkan. Ia menyebut dua opsi: Kapolri memimpin langsung, atau menunjuk pejabat berpangkat setara yang independen.
Polri belum menanggapi usulan itu dalam keterangan yang terbit hingga artikel ini diperbarui.
Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?
Ada tiga hal yang layak dipantau.
- Susunan majelis Listyo. Pertanyaan soal pangkat ketua majelis akan terjawab begitu Polri mengumumkannya.
- Hasil sidang Eko Hadi pada 17 November. Putusannya menunjukkan konsistensi dengan sidang Ahrie Sonta.
- Hasil banding Ahrie Sonta. Komisi banding akan memeriksa putusan PTDH tersebut.
Proses etik berjalan di jalur terpisah dari proses pidana oleh Bareskrim. Putusan etik tidak otomatis menentukan perkara pidananya. Soal tata kelola institusi, isu serupa juga pernah kami ulas dalam pembahasan revisi UU Polri.
Artikel ini akan diperbarui setelah Polri mengumumkan jadwal dan susunan majelis sidang etik Listyo Sigit.





