-
Desentralisasi Diuji di 2026: Beban Daerah Naik tapi Kewenangan Makin Sempit
Desentralisasi fiskal dan administratif di Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah — yang sejak 2023 mengalami tekanan nyata: beban anggaran daerah…
-
KUHP dan Kasus Rekayasa: 12 Tahun Perjalanan Hukum
KUHP dan kasus rekayasa punya hubungan yang lebih dalam dari yang banyak orang kira. Selama 12 tahun proses legislasi — dari 2012 hingga berlaku penuh…
-
Pidana Kerja Sosial di Indonesia: Alternatif Penjara 2026
Pidana kerja sosial adalah jenis hukuman baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023…
-
7 Pasal KUHP Baru Paling Berpotensi Multitafsir 2026
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Namun, terdapat tujuh pasal yang secara konsisten disorot…
-
Keadilan Restoratif KUHAP Baru Perdamaian 2026
Keadilan Restoratif KUHAP Baru Perdamaian 2026 adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara pelaku dan korban. Diatur dalam Pasal 79–88 UU No. 20…
-
Kohabitasi Delik KUHP 2026: Siapa Bisa Lapor?
Mulai 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku di seluruh Indonesia. Salah satu ketentuan yang paling…
-
Indonesia Lepas dari KUHP Belanda Era Baru Hukum 2026
Pada 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan KUHP Nasional baru yang menggantikan hukum pidana warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad.…
-
Hukuman Illegal Fishing 2026 dan Sanksi Beratnya
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), periode tahun 2020 hingga 2025, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian lebih dari Rp13 triliun akibat praktik illegal fishing.…
-
Suhartoyo Dipaksa Baca Pasal KUHP Akibat Banjir Gugatan 2026
Bayangin kamu jadi hakim tapi belum sempat baca semua pasal undang-undang baru yang harus kamu adili—awkward banget, kan? Itulah yang dialami Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo…
-
KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Ada Pidana Kerja Sosial
Tanggal 2 Januari 2026 menandai era baru sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru yang disahkan pada 6 Desember 2022 dan diteken 3 Januari 2023 resmi…
