-

Upah PRT dalam UU PPRT 2026: Antara Perlindungan, Keadilan dan Kelayakan Hidup
wxgchy – Selama puluhan tahun, pekerja rumah tangga (PRT) berada di wilayah “abu-abu” dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Mereka bekerja, menghasilkan nilai ekonomi, bahkan menjadi tulang punggung bagi banyak keluarga, namun tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal upah. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), negara mulai memberikan pengakuan yang… Continue Reading →
-

RUU Perlindungan Saksi Disahkan Jadi UU, Ini 11 Substansi Krusial
UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah regulasi hukum acara pidana Indonesia yang baru disahkan DPR RI pada 21 April 2026 — menggantikan UU Nomor 31 Tahun 2014 dengan 78 pasal dalam 12 bab, memperluas perlindungan ke justice collaborator, pelapor, informan, dan ahli, serta memperkuat LPSK sebagai lembaga negara independen. 11 Substansi krusial UU Perlindungan Saksi… Continue Reading →
-

4 Anggota TNI Diduga Terlibat Penyiraman Andri Yunus, Terancam 12 Tahun Penjara
wxgchy – Kasus dugaan penyiraman Andri Yunus terus berkembang dan kini menjadi sorotan nasional. Peristiwa ini tidak hanya menyangkut tindak kekerasan terhadap individu, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas yakni akuntabilitas aparat negara, transparansi penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban. Empat oknum anggota TNI yang diduga terlibat kini tengah menjalani proses pemeriksaan intensif. Ancaman… Continue Reading →
-

Desentralisasi Diuji di 2026: Beban Daerah Naik tapi Kewenangan Makin Sempit
Desentralisasi fiskal dan administratif di Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah — yang sejak 2023 mengalami tekanan nyata: beban anggaran daerah naik rata-rata 18,3% (Kemenkeu, 2026), sementara kewenangan regulasi daerah dipangkas melalui UU Cipta Kerja dan revisi UU Pemerintahan Daerah. 5 Fakta Kritis Desentralisasi 2026: Apa itu Desentralisasi di Indonesia dan… Continue Reading →




