Seputar Hukum Indonesia

Desentralisasi fiskal dan administratif di Indonesia adalah sistem pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah — yang sejak 2023 mengalami tekanan nyata: beban anggaran daerah…

Know More

KUHP dan kasus rekayasa punya hubungan yang lebih dalam dari yang banyak orang kira. Selama 12 tahun proses legislasi — dari 2012 hingga berlaku penuh…

Know More

Pidana kerja sosial adalah jenis hukuman baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023…

Know More

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Namun, terdapat tujuh pasal yang secara konsisten disorot…

Know More

Keadilan Restoratif KUHAP Baru Perdamaian 2026 adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara pelaku dan korban. Diatur dalam Pasal 79–88 UU No. 20…

Know More

Mulai 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku di seluruh Indonesia. Salah satu ketentuan yang paling…

Know More

Pada 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan KUHP Nasional baru yang menggantikan hukum pidana warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad.…

Know More

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), periode tahun 2020 hingga 2025, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian lebih dari Rp13 triliun akibat praktik illegal fishing.…

Know More

Bayangin kamu jadi hakim tapi belum sempat baca semua pasal undang-undang baru yang harus kamu adili—awkward banget, kan? Itulah yang dialami Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo…

Know More

Tanggal 2 Januari 2026 menandai era baru sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru yang disahkan pada 6 Desember 2022 dan diteken 3 Januari 2023 resmi…

Know More