Seputar Hukum Indonesia

KUHP dan kasus rekayasa punya hubungan yang lebih dalam dari yang banyak orang kira. Selama 12 tahun proses legislasi — dari 2012 hingga berlaku penuh 2 Januari 2026 — setidaknya 3 kasus rekayasa kriminal besar di Indonesia (kasus Siyono, Ferdy Sambo, dan Novel Baswedan) menjadi ujian nyata terhadap celah hukum pidana yang selama ini ada.… Continue Reading →

Pidana kerja sosial adalah jenis hukuman baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukuman ini memungkinkan pelaku tindak pidana ringan—ancaman penjara di bawah lima tahun—untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat, alih-alih menjalani penjara. Ini adalah langkah konkret Indonesia menuju sistem pemidanaan yang… Continue Reading →

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Namun, terdapat tujuh pasal yang secara konsisten disorot akademisi, organisasi HAM, dan praktisi hukum karena definisinya yang luas dan ambigu — sehingga berpotensi menjadi “pasal karet” yang ditafsirkan secara sewenang-wenang. Memahami 7 pasal KUHP baru paling berpotensi multitafsir… Continue Reading →

Keadilan Restoratif KUHAP Baru Perdamaian 2026 adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara pelaku dan korban. Diatur dalam Pasal 79–88 UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru), berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Mekanisme ini menggeser paradigma hukum Indonesia dari punitive (menghukum) menjadi restoratif (memulihkan), memprioritaskan perdamaian, restitusi korban, dan pengawasan pengadilan. Indonesia… Continue Reading →