wxgchy – Kasus pengadaan Chromebook di dunia pendidikan belakangan jadi topik yang ramai banget dibahas publik. Tapi makin ke sini, banyak pengamat pendidikan, netizen, sampai praktisi kebijakan mulai melihat bahwa polemik ini sebenarnya bukan cuma soal laptop atau perangkat teknologi semata. Banyak yang menilai kasus Chromebook hanyalah “symptom” dari masalah yang lebih besar: dugaan kerusakan sistemik dalam tata kelola pendidikan di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya, Nadiem Makarim.
Buat sebagian orang, kebijakan digitalisasi pendidikan memang awalnya terdengar progresif dan modern. Ada semangat transformasi, adaptasi teknologi, sampai mimpi besar soal pendidikan berbasis digital. Namun di lapangan, implementasinya dianggap nggak selalu berjalan mulus. Justru muncul banyak kritik soal ketimpangan akses, efektivitas penggunaan anggaran, hingga keputusan kebijakan yang dianggap terlalu “Jakarta-centric” dan kurang memahami kondisi real daerah.
Now, publik mulai mempertanyakan: apakah masalah Chromebook ini cuma soal proyek gagal, atau sebenarnya bagian dari persoalan tata kelola pendidikan yang lebih dalam?
Chromebook dan Awal Kontroversi
Kasus Chromebook mulai ramai ketika muncul kritik terkait pengadaan laptop berbasis Chrome OS untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Nilainya bukan kecil — anggaran yang digunakan mencapai triliunan rupiah. Pemerintah saat itu menyebut pengadaan Chromebook ini sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pendidikan nasional.
Secara konsep, ide tersebut sebenarnya terdengar masuk akal. Sekolah didorong lebih digital, siswa lebih familiar dengan teknologi, dan proses belajar diharapkan jadi lebih modern. Apalagi setelah pandemi COVID-19, transformasi digital di sektor pendidikan memang terasa makin urgent.
Tapi masalah mulai muncul ketika banyak pihak mempertanyakan relevansi dan efektivitas perangkat tersebut di lapangan. Banyak daerah di Indonesia bahkan masih struggle dengan akses internet yang nggak stabil, keterbatasan listrik, minimnya SDM teknologi hingga kondisi sekolah yang belum layak secara infrastruktur dasar.
Di titik ini, kritik mulai berkembang. Banyak yang merasa kebijakan digitalisasi terlalu fokus pada “alat”, tapi kurang memperhatikan kesiapan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.
Dinilai Terlalu Fokus pada Branding Transformasi
Salah satu kritik yang sering muncul adalah dugaan bahwa era Nadiem terlalu menekankan image transformasi dan modernisasi dibanding penguatan fundamental pendidikan itu sendiri.
Nggak bisa dipungkiri, Nadiem Makarim datang dengan branding sebagai figur startup dan inovasi digital. Banyak kebijakannya membawa istilah-istilah baru yang terdengar fresh yakni Merdeka Belajar, transformasi digital, platformisasi pendidikan, pembelajaran berbasis teknologi dan berbagai pendekatan ala industri startup.
Buat sebagian kalangan urban, pendekatan ini terlihat exciting dan futuristik. Tapi di sisi lain, banyak guru di daerah merasa perubahan berjalan terlalu cepat tanpa kesiapan yang cukup.
Beberapa pengamat menyebut gaya kebijakan tersebut terlalu top-down dan kurang grounded terhadap realitas pendidikan Indonesia yang sangat kompleks. Karena pada akhirnya, problem pendidikan Indonesia bukan cuma soal teknologi. Masih ada isu klasik yang belum selesai seperti kualitas guru, kesenjangan sekolah kota dan desa, kesejahteraan tenaga pendidik, akses pendidikan hingga fasilitas dasar sekolah.
Makanya ketika proyek Chromebook bermasalah, publik mulai melihatnya sebagai simbol dari kebijakan yang terlalu fokus pada permukaan modernisasi Chromebook
Digitalisasi yang Dinilai Tidak Merata
Salah satu poin paling sering dikritik adalah soal ketimpangan digital. Indonesia itu huge banget, dan kondisi tiap daerah beda jauh. Sekolah di Jakarta mungkin siap pakai laptop dan sistem online, tapi banyak sekolah di daerah 3T bahkan masih kesulitan sinyal internet.
Ini yang bikin banyak orang mempertanyakan efektivitas pengadaan perangkat teknologi dalam jumlah besar tanpa kesiapan infrastruktur pendukung.
Beberapa guru bahkan sempat curhat di media sosial bahwa perangkat datang, tapi internet nggak ada, laptop tersedia, tapi guru belum mendapat pelatihan optimal atau perangkat akhirnya jarang dipakai karena keterbatasan teknis. Di sinilah muncul kritik bahwa kebijakan pendidikan seharusnya nggak bisa disamakan dengan model scaling startup. Pendidikan punya kompleksitas sosial yang jauh lebih rumit.
Selain soal efektivitas, polemik Chromebook juga memicu pertanyaan soal tata kelola anggaran dan pengawasan proyek pemerintah. Netizen dan pengamat mulai mempertanyakan:
- bagaimana proses pengadaan dilakukan,
- siapa saja pihak yang terlibat,
- apakah kajian kebutuhan benar-benar matang,
- dan sejauh mana evaluasi dilakukan sebelum proyek dijalankan.
Karena ketika proyek bernilai triliunan rupiah menuai banyak kritik di lapangan, otomatis publik mulai curiga ada problem dalam proses perencanaannya. Banyak yang menilai kasus ini menunjukkan lemahnya mekanisme evaluasi kebijakan. Dalam sistem yang sehat, proyek besar seharusnya punya pilot project yang matang, evaluasi independen, transparansi penggunaan anggaran dan pengawasan ketat. Namun ketika kritik baru ramai setelah proyek berjalan besar-besaran, publik jadi mempertanyakan kualitas decision making di internal kementerian.
Menariknya, polemik Chromebook juga ikut menyeret diskusi lebih luas soal program Merdeka Belajar. Awalnya program ini banyak diapresiasi karena dianggap memberi fleksibilitas kepada guru dan siswa. Tapi seiring waktu, muncul juga kritik bahwa implementasinya terlalu membingungkan di lapangan.
Banyak guru merasa harus terus beradaptasi dengan perubahan kurikulum, platform baru, hingga administrasi digital yang berubah cepat.
Di media sosial, nggak sedikit tenaga pendidik yang bilang mereka merasa “capek adaptasi terus” tanpa pendampingan memadai. Bahkan ada yang merasa kebijakan berubah terlalu cepat mengikuti jargon transformasi. Sebagian pengamat menilai problem utamanya bukan pada ide Merdeka Belajar itu sendiri, melainkan pada implementasi dan kesiapan sistem pendukungnya.
Kasus ini juga memunculkan istilah yang cukup ramai dibahas: startupisasi kebijakan publik. Maksudnya adalah pendekatan ala perusahaan startup yang dianggap terlalu dibawa ke birokrasi negara. Di dunia startup, perubahan cepat, eksperimen, pivot, dan scaling adalah hal biasa. Tapi dalam kebijakan publik dan especially pendidikan yang dampaknya menyangkut jutaan siswa, guru, dan masa depan generasi.
Karena itu, banyak pihak menilai pendekatan yang terlalu agresif dalam transformasi justru bisa menciptakan chaos kalau tidak dibarengi kesiapan sistem. Beberapa pengkritik menyebut era Nadiem terlalu fokus pada aplikasi, platform, dashboard, digital ecosystem dan jargon inovasi,
sementara problem mendasar pendidikan belum selesai. Walaupun tentu ada juga pihak yang membela bahwa transformasi digital memang perlu dan perubahan besar pasti memunculkan resistensi.
Publik Mulai Kritis terhadap Kebijakan Pendidikan
Satu hal yang menarik dari polemik ini adalah meningkatnya perhatian publik terhadap isu pendidikan. Kalau dulu kebijakan pendidikan sering dianggap topik “serius” yang jarang dibahas netizen, sekarang justru banyak orang mulai kritis. Media sosial bikin diskusi soal pendidikan jadi lebih terbuka. Guru, siswa, orang tua, sampai pengamat bisa langsung menyampaikan pengalaman mereka di lapangan.
Kasus Chromebook akhirnya berkembang bukan cuma jadi isu pengadaan barang, tapi simbol dari pertanyaan yang lebih besar:
“Apakah transformasi pendidikan kita benar-benar menyentuh akar masalah?” Dan pertanyaan itu sampai sekarang masih terus diperdebatkan.
Fair juga kalau dibilang era Nadiem membawa banyak perubahan dan keberanian mencoba pendekatan baru. Ada digitalisasi, platform pendidikan, hingga upaya modernisasi birokrasi yang memang berbeda dibanding era sebelumnya. Namun problemnya, inovasi dalam pendidikan nggak bisa cuma mengandalkan konsep keren dan branding transformasi. Realita di lapangan jauh lebih kompleks.
Sekolah di Indonesia punya tantangan yang sangat beragam. Ada yang sudah siap AI dan coding, tapi ada juga yang masih kekurangan guru dan bangku sekolah. Makanya, banyak pengamat bilang transformasi pendidikan harus berjalan bertahap dan sangat kontekstual terhadap kondisi daerah.
Kasus Chromebook kini dinilai banyak pihak bukan sekadar polemik pengadaan laptop, melainkan refleksi dari dugaan problem sistemik dalam tata kelola pendidikan era Nadiem Makarim. Kritik yang muncul bukan hanya soal perangkat teknologi, tetapi juga tentang pendekatan kebijakan, kesiapan infrastruktur, hingga efektivitas transformasi digital di lapangan.
Publik mulai mempertanyakan apakah modernisasi pendidikan selama ini terlalu fokus pada image inovasi dibanding penyelesaian masalah fundamental pendidikan Indonesia.
Di sisi lain, polemik ini juga menjadi momentum penting agar kebijakan pendidikan ke depan bisa lebih realistis, inklusif, dan benar-benar memahami kondisi nyata sekolah di seluruh Indonesia bukan hanya di kota besar, tapi juga daerah yang masih tertinggal secara infrastruktur dan akses teknologi.
Referensi
- Kompas.com — Pemberitaan mengenai polemik pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.
- CNN Indonesia — Kritik pengadaan laptop Chromebook dan digitalisasi pendidikan.
- Tempo.co — Analisis kebijakan pendidikan era Nadiem Makarim.
- Detik.com — Tanggapan publik dan pengamat terkait program digitalisasi sekolah.
- Kemendikbudristek RI — Penjelasan program digitalisasi pendidikan dan Merdeka Belajar.
- The Conversation Indonesia — Kajian tentang transformasi digital dalam pendidikan Indonesia.